Bea Cukai dan Pajak Pangkalan Bun Melakukan Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama

Bea Cukai dan Pajak Pangkalan Bun Melakukan Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama

(12 Januari 2022) KPPBC Pangkalan Bun dan KPP Pratama Pangkalan Bun melakukan penandatanganan keputusan pembentukan tim pengawasan bersama (Joint Analysis) dalam pengoptimalan penerimaan sebagai tindak lanjut pemutakhirkan keputusan bersama di tahun 2021 sesuai Nomor: KEP-215/WPJ.29/KP.07/2020 dan KEP-103/WBC.15/KPP.MP.03/2020.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Pandhu Pratomo, Kepala kantor Bea Cukai Pangkalan Bun dan Ibu Dahlia, Kepala kantor Pajak Pratama Pangkalan Bun dengan mengambil tempat di Rooftop WCO Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun dengan disaksikan oleh seluruh pejabat eselon IV dari kedua belah pihak.

Keputusan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama (Joint Analysis) yang dilakukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Reformasi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. Dalam program sinergi reformasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok kerja program sinergi, yang meliputi : 1. Joint  Analysis, 2. Joint Audit, 3. Joint Investigasi, 4. Joint Intelligence, 5. Joint Collection, 6. Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi, 7. Secondment, 8. Program Sinergi Reformasi Lainnya.

Pembentukan tim pengawasan bersama ini mengacu pada program sinergi joint analysis dalam hal pengawasan serta analisis data untuk pengoptimalan penerimaan negara. “Keputusan tim pengawasan yang berkelanjutan ini sebagai upaya pertukaran data dan kolaborasi, untuk selanjutnya dianalisis bersama sebagai dasar rekomendasi kegiatan audit-pemeriksaan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara” tutur Pandhu dalam sambutannya.

Dan harapannya, tidak hanya untuk pengoptimalan penerimaan saja, tetapi adanya penerapan joint proses bisnis lainnnya antara dua instansi di bawah naungan Kemenkeu, yaitu DJBC dan DJP tidak hanya di level pusat tetapi dapat diterapkan di kantor vertikal, khususnya Kantor Bea Cukai dan Pajak Pangkalan Bun.

Lebih lanjut Dahlia dalam sambutannya, “Dalam program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu untuk mewujudkan program sinergi Kemenkeu Satu, mari kita bersama membentuk program sinergi terkhusus program-program lokal untuk kita terapkan.” Diharapkan sebagai wujud sinergi Kemenkeu Satu ini, agar segera diimplementasikan dan dikaji bersama atas hasil pelaksanaannya.

Bea Cukai Pangkalan Bun terus menggalakkan berbagai kegiatan untuk mendukung program Kemenkeu Satu dengan terus menjajaki berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh unit vertikal Kemenkeu di Kotawaringin Barat. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *