Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Pangkalan Bun Musnahkan Jutaan Batang Rokok

Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Pangkalan Bun Musnahkan Jutaan Batang Rokok

Pangkalan Bun (26/06/2019) – Berdasarkan hasil survei cukai rokok ilegal 2018 yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (FEB UGM) diketahui terdapat penurunan persentase rokok ilegal di tahun 2018 sebesar 7,04% dimana persentase ini turun dibanding dengan tahun 2016 sebanyak 12,14%. Penurunan persentase rokok ilegal di pasaran mengindikasikan pengawasan yang efektif di bidang cukai. Di tahun 2019, Menteri Keuangan menargetkan penurunan persentase rokok ilegal menjadi 3%. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum di bidang cukai yang kian intensif dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun. Bertempat di Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun, Jalan Pangeran Antasari, Komplek Pelabuhan Pangkalan Bun, pukul 09.00 WIB telah berlangsung Pemusnahan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) oleh Bea Cukai Pangkalan Bun dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Ahmadi Riansyah, serta beberapa perwakilan instansi pemerintah.

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun, Nurtanti Widyasari, mengungkapkan bahwa Pemusnahan BKC HT berupa rokok ini merupakan salah satu upaya Bea Cukai Pangkalan Bun dalam menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Adapun total BKC yang dimusnahkan atas penindakan Hasil Tembakau (rokok) tahun 2018 sejumlah 1.547.552 batang dengan nilai Rp1.237.054.000,00 dan potensi kerugian negara sebesar Rp912.333.460,00.

“Di sepanjang tahun 2018, Bea Cukai Pangkalan Bun telah melakukan 11 (sebelas) penindakan rokok ilegal dengan uraian jenis barang merk Armour Black, AP Black, Bossini, Brand Djati, CC Mild, Coffee Blend, Dunmild, Elank, Fel Super, Gudang Cengkeh, Gudang Djati, Inul, LAris, Maroo, Milder, Palma, S3, SMD, Super Browsing Mild, Surya Indah, Q Bold, Rolling, Walang Emas, dan Z.A. Barang tersebut ditegah dari peredaran di wilayah kerja Bea Cukai Pangkalan Bun karena melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Modus yang digunakan adalah dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dan dilekati pita cukai bekas pakai.”

Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat mengapresiasi kinerja Bea Cukai Pangkalan Bun yang telah menyelamatkan potensi kerugian negara dan berharap agar sinergi yang baik terus terjalin antar instansi pemerintah.

Atas penindakan sebagaimana dimaksud telah ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara (BDN) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN). Atas nama Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun telah memberikan persetujuan pemusnahan atas BMN yang dikelola Bea Cukai Pangkalan Bun melalui surat nomor S-36/MK.06/WKN.12/2018 tanggal 10 Desember 2018, S-002/MK.06/WKN.12/KNL.02/2019 dan S-003/MK.06/WKN.12/KNL.02/2018 tanggal 7 Januari 2018. Pemusnahan atas BMN tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai (BKC) dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara yang menyatakan bahwa penyelesaian lebih lanjut dari BKC yang menjadi milik negara harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *