Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Bea Cukai Pangkalan Bun Selenggarakan P2KP Konsekuensi Hukum dari Perikatan Kontrak Pengadaan Barang

Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Bea Cukai Pangkalan Bun Selenggarakan P2KP Konsekuensi Hukum dari Perikatan Kontrak Pengadaan Barang


Kamis, 24 September 2020. Bertempat di Aula Satya Ananta, Bea Cukai Pangkalan Bun melaksanakan Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai (P2KP) Skill Improvement Festival dengan materi Konsekuensi Hukum dari Perikatan Kontrak Pengadaan Barang. Kegiatan ini melibatkan seluruh pegawai bea cukai pangkalan bun baik yang sedang melaksanakan Work From Office (WFO) maupun yang sedang melaksanakan Work From Home (WFH). Bagi pegawai yang sedang melaksanakan WFH tetap mengikuti kegiatan dengan cara daring menggunakan media Zoom Meeting. Sedangkan yang WFO mengikuti kegiatan dengan hadir secara langsung di Aula Satya Ananta. Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun.

Saat sambutan, Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun Pandhu Pratomo mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir dan menyampaiakan materi. Pandhu juga menghimbau kepada seluruh peserta P2KP untuk mendengarkan materi dengan baik karena pegawai bea cukai tentu mau tidak mau harus berhubungan dengan pengadaan barang jadi harus tau konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari perikatan pengadaan barang tersebut.

Narasumber pada P2KP kali ini yaitu Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Dandeni Hardiana. Dandeni menyampaikan bahwa sangat penting bagi pegawai bea cukai maupun pemerintahan lainnya untuk paham betul bagaimana konsekuensi hukum dari sebuah perikatan kontrak pengadaan barang, karena setiap satuan kerja dalam pemerintah pasti pernah atau akan melakukan pengadaan barang. Untuk itu beliau dengan senang hati hadir dan membawakan materi tersebut. Dandeni menjelasakan bahwa konsekuensi atas perjanjian/perikatan yang tidak dilaksanakan dengan benar dapat dikenakan jerat Pidana, Gugatan Perdata, atau Administratif. Jadi setiap orang yang melakukan perjanjian atau perikatan harus benar-benar mengetahui aturan yang berkaitan dengan pengadaan barang tersebut, karena konsekuensi yang ditimbulkan dapat menyangkut hukum yang nyata.

Dipenghujung kegiatan peserta P2KP diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta dengan menanyakan materi yang belum jelas maupun keresahan pribadi baik yang menyangkut dengan pekerjaan maupun tidak.


Dalam wawancara setelah kegiatan Dandeni menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat menambah pengetahuan pegawai bea cukai pangkalan bun dan dapat menjadi contoh bagi institusi atau instansi lain di Kotawaringin Barat untuk mengadakan kegiatan yang serupa mengingat akan pentingnya pemahaman konsekuensi hukum dari suatu perikatan kontrak pengadaan barang. Selain itu Yuli Wijayanto, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Pangkalan Bun juga menyampaikan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat atas kesediaannya untuk menyampaikan materi. Dan berharap semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dijadikan pengingat agar selalu melaksanakan perjanjian atau perikatan dengan baik dan benar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *