Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Penggalian  Potensi Ekspor di Wilayah Kotawaringin Barat

Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Penggalian Potensi Ekspor di Wilayah Kotawaringin Barat

Kamis 9 Juli 2020 Bea Cukai Pangkalan Bun melakukan kunjungan ke Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat (Disperindagkop UKM Kobar). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Bea Cukai Pangkalan Bun dengan dinas setempat terkait tugas dan fungsi organisasi yang salah satunya berkaitan dengan penggalian potensi ekspor di wilayah Kotawaringin Barat.

Bertempat di Aula Kantor Disperindagkop UKM Kobar, Bea Cukai yang diwakili oleh Yuli Wijayanto (Humas Bea Cukai Pangkalan Bun) bersama Disperindag yang diwakili oleh Rakhmat Mulyanto (Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM) membahas mengenai penggalian potensi ekspor di wilayah Kotawaringin Barat. Potensi ekspor yang digali lebih di fokuskan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah setempat, hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada IKM maupun UKM di wilayah Kotawaringin Barat yang melakukan pengajuan ekspor untuk hasil produknya.
“Untuk di wilayah Kotawaringin Barat sendiri menurut data selama beberapa akhir tahun ini hanya 3 komoditi yang telah di ekspor yaitu CPO dan turunannya, kayu (woodchip) dan hasil tambang, itu pun skala perusahaan besar”, jelas Rakhmat.
“Untuk IKM dan UKM sendiri, di wilayah ini masih belum pernah ada yang mengajukan untuk pembuatan surat keterangan asal yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor, namun dari Kementerian Perdagangan sendiri telah menyusun rencana kegiatan yaitu pelatihan ekspor/impor ke pengusaha/UKM yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021” pungkasnya.
Hal tersebut tentu disambut baik oleh Bea Cukai yang siap mendukung melalui pemberian fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan fungsi organisasi sebagai Industrial Assistance. Selain itu, dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai penilaian atas capian kinerja pemerintah daerah (Pemda) di bidang cukai semester I Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai (BKC) illegal yang harus dilakukan secara rutin oleh Disperindagkop UKM secara mandiri dan melibatkan peran serta Bea cukai didalamnya.. Yuli menjelaskan bahwa penilaian tersebut berdampak pada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CT) yang diberikan kepada Pemda setiap tahunnya.
“Diharapkan kedepannya agar kerjasama Bea Cukai dan Pemerintah Daerah terus dilaksanakan, seperti sosialisasi pengendalian BKC ilegal maupun sosialisasi ketentuan di bidang ekspor/impor di wilayah Kotawaringin Barat. Kami juga akan terus mengunjungi dinas-dinas terkait sampai dengan menjadwalkan Focus Group Discussion dengan Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah” tutup Yuli Wijayanto.


Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mempererat sinergi antara Bea Cukai dan instansi-instansi lainnya untuk Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *